Isu pembangunan perdamaian di Aceh saat ini seharusnya berfikir secara mainstream ke arah bidang pembangunan, hal ini disebabkan bahwa keberadaan Aceh sebagai daerah paska konflik, dan semakin besarnya tantangan untuk merawat perdamaian.
Hal ini juga disebabkan oleh Minimnya integrasi gender pada isu perdamaianAceh.
Rancangan RPJMA Aceh yang ada saat ini akan berpeluang menjadikan pembangunan sangat rentan akan menimbulkan ketidak adilan, termasuk bagi perempuan, anak, disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya di Provinsi Aceh.
Balai Syura bekerjasama dengan BAPPEDA, BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dengan dukungan UN Women. Melakukan kegiatan ini untuk menyamakan visi, konsep pikiran dan rencana aksi yang dilaksanakan Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 29-31 Juli 2025 di Hotel Kryad Muraya Banda Aceh.
Dalam kegiatan ini Gubernur Aceh, diwakili oleh staf ahli gubernur Bidang Pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Drs. Mahdi Efendi, “Pemerintah Aceh menyambut baik kegiatan workshop ini, menjadi bukti kesungguhan semua pihak dalam membangun Aceh secara kolaboratif. Dan konsep Pembangunan perdamaian juga menjadi dinamika pembangunan yg khas Aceh.
Meski secara nasional tidak muncul dalam indikator spesifik, tapi pembangunan di Aceh harus mampu memainstreamingkan isu perdamaian dalam pembangunan di semua sektor pembangunan.Ruang perdamaian yang telah dinikmati oleh masyarakat Aceh selama dua dekade harus terus disempurnakan, dan Mahdi menambahkan untuk konsep perdamaian harus dapat dinikmati secara merata oleh semua kelompok termasuk perempuan di Aceh.
Karenanya integrasi gender dalam pembangunan menjadi satu keharusan sebagai bagian upaya memastikan pembangunan mampu memberikan akses partisipasi kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi semua, tegas Mahdi .
Sementara itu Hosiana Anggreni yang mewakili UN Women mengatakan bahwa diantara semua hal penting yang harus dikedepankan adalah bagaimana mengupayakan solusi praktis dari masalah yang ada. Kami percaya bahwa Aceh bisa menjadi contoh nyata bagaimana isu perempuan, perdamaian dan keamanan bukan hanya di level wacana, tapi terintergrasi juga di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah termasuk di dalam inikator indikator, kegiatan prioritas, dan evaluasi kinerjanya nanti.
Hosiana juga mengajak semua pihak yang ada di Aceh untuk memanfaatkan ruang perencanaan pembangunan untuk memperkuat keberlanjutan damai di Aceh dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Semaentara itu Ketua Presidium Balai Syura, Dr. Rasyidah, M.Ag dalam laporan review Dokumen RPJMA kegiatan ini juga menjadi ruang peningkatan kapasitas dalam hal analisis gender pada dokumen perencanaan pembangunan.
Fasilitator dan narasumber kegiatan yang merupakan tim kolaborasi UN Women (Nurul Hilaliyah & Lisniawati), Kementerian PP-PA (Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum), BAPPENAS (M. Zul Fauzi Sinapoy), BAPPEDA (Cut Triana) dan Balaisyura (Suraiya Kamaruzzaman, Norma Manalu, Rasyidah, Ani Darliani, dan Rukiyah Hanum), telah mengarahkan tahapan workshop mulai dari peningkatan kapasitas, mereview isu gender pada bidang perdamaian di RPJMA, dan perumusan rekomendasi. Rasyidah juga menyampaikan terimakasih kepada BAPPEDA Aceh, dalam hal ini Kepala Bidang Perencana Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, Setiawaty, SKM, MPH. yang selalu terbuka mengakomodir masukan dari banyak kelompok, termasuk melalui kegiatan ini. Juga terimakasih kepada UN Women yang telah memberikan support terbesarnya untuk terselenggaranya workshop ini.
Workshop yang berlangsung selama tiga hari diikuti secara serius oleh oleh 54 peserta yang merupakan representasi dari unsur pemerintahan Provinsi: BAPPEDA, DP3A Aceh yang langsung dihadiri oleh PLT Sekretaris Dinas Dasrita Bakri S. Si, MPA, Utusan dari Disdik, Dinas Pendidikan Dayah, Kesbangpol, BPBA, KKR Aceh, BRA, dan Khatibul Wali Nanggroe. Hadir juga BAPPEDA dan Bid Pemberdayaan Perempuan dari kabupaten Pidie, Abdiya dan Biruen. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil yang hadir terdiri dari Presidium Balai Syura, juga Ketua Dewan Balai Syura dari tiga Kabupaten, perwakilan Suara, Kontras Aceh, Askarimah, SP Aceh, AWPF, Koalisi NGO HAM, Forum Bangun Aceh, Flower Aceh, MaTa, YKPI, Dewas Balai Syura, Tim Balaisyura untuk Review Dokumen RPJMA, dan Akademisi dari MDRK dan Fak Hukum USK, serta SKALA selaku mitra pembangunan.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA ACEH, Muhammad Ikhsan, ST, MT, M. Eng, sekaligus penyampaian secara simbolis hasil workshop berupa rekomendasi integrasi gender pada bidang perdamaian di RPJMA 2025-2029. M.Ikhsan menyampaikan terimakasih atas hasil yang telah dirumuskan yaitu:
